OLEH : NARDI LUBIS
I.Latar Belakang
Negara
Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang bertujuan untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan juga spiritual.Negara tidak
hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas
daripada itu, yaitu berkewajiban turut serta dalam semua sector kehidupan
masyarakat.
Sebagai
Negara yang memiliki tujuan dan strategi, Indonesia menerapkan banyak hal yang
harus dikerjakan untuk tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
matang disertai dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpatok pada
suatu wilayah namun tersebar ke seluruh pelosok nusantara.
Tumbuh
kembangnya strategi pembangunan Indonesia sangat didukung oleh berbagai
institusi yang dibangun oleh pemerintah yang secara bersama-sama berkoordinsasi
untuk mencapai sasaran dari tujuan yang sudah direncanakan.Peran berbagai
lembaga ikut ambil bagian dalam pengkoordinasian tersebut terutama sector
perekonomian yang menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan kemajuan suatu
Negara.Berbagai cabang dari strategi ekonomi memiliki kontribusi sendiri dalam
mendukung kegiatan ekonomi, misalnya BUMN yang dimiliki oleh pihak pemerintah
dalam kegiatan ekonomi nasional.
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam system perekonomian nasional
Indonesia disamping kegiatan yang dikelola pihak swasta dan juga usaha yang
berbentuk usaha bersama atau yang sering disebut koperasi.Dalam melaksanakan
peran masing-masing berbagai macam jenis usaha ini saling mendukung satu dengan
yang lain berdasarkan demokrasi perekonomian Indonesia.
Perbankan yang merupakan
pendorong perekonomian nasional menjadi salah satu sector dalam BUMN, seperti
yang akan dibahas dalam makalah ini adalah PERANAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA
DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA.Tidak dapat dipungkiri bahwa
perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran
serta dunia perbankan, yang sangat besar memberikan jasa-jasa kepada khalayak Indonesia,
mulai dari kredit usaha kecil menengah ataupun kredit usaha lainya.Bahkan
sebagai tempat penjaminan simpanan oleh masyarakat.
II.Permasalahan
Bank
Rakyat Indonesia merupakan salah satu perbankan nasional terbaik, yang mampu
mersaing dalam industry perbankan nasional.BRI sebagai lembaga pembiayaan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat misalnya dalam usaha mikro kecil dan
mengenah dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.Bri juga mampu
memberikan poelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja tersebar yang
luas di Indonesia dan memiliki sasaran kedepan dalam pengembangan perekonomian
masyarakat sebagai langkah awal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.
BRI
sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia memiliki kuantitas yang
banyak dan juga tersebar hampir keseluruh pelosok nusantara.Kondisi tersebut
memberikan peluang kepada pihak BRI untuk ber ekspansi dan juga kepada pihak
masyarakat untuk lebih memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jaringan usaha.
Sebagai
Bank pembiayaan yang dikenal dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat
golongan menengah kebawah yang mayoritas tinggal di pedesaan, BRI sangat
berkontribusi meningkatkan ekonomi rakyat, mulai dari sector pertanian,
industry kecil dan mengah, industry kreatif dan lain-lain.Peran BRI dalam
membangun perekonomian nasional ini tidak terlepas dari keprihatinan kondisi
dilapangan, dimana secara mikro sebagian besar pelaku usaha masih memiliki
tingkat aksebilitas yang rendah terhadap sumber-sumber permodalan.Hal ini
terkait dengan berbagai factor, diantaranya tidak dapat menyediakan agunan
fisik ataupun pihak-pihak lain yang dapat menjamin disamping biaya transaksi
pinjaman yang dinilai sangat tinggi.Oleh karena itu, selama kurun waktu
tertentu alokasi kredit yang disalurkan untuk sector perekonomian kecil masih
relative kecil khususnya sector pertanian.
Sebagai
lembaga perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan tarafr hidup masyarakat
dengan tujuan akhir adalah pembangunan dan perrumbauhan ekonomi, BRI tidak hanya
peduli dalam pembiayaan permodalan masyarakat tetapi juga banyak berkontribusi
terhadap pembangunan sumber daya manusia, kepedulian terhdapa lingkungan hidup
bahkan dalam kegiatan soaial lainya.Untuk lebih jelasnya dalam makalah ini akan
dibahas bagaimana peran BRI dalam menopang pembangunan di Indonesia.
TINJAUAN PUSTAKA
Perekonomian dunia pada
masa sekarang berada dalam kondisi yang mengkwatirkan.Sistem pererkonomian
liberal/kapitalis yang menjadi pemegang kuat dalam perekonomian dunia, satu
persatu mengalami masa resesi.Tahun 2008 menjadi bukti dari kegagalan system
kapitalisme, yang berawal dari kredit macet di Amerika Serikat yang
menghancurkan keuangan Negara adidaya tersebut.Kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan menurun terbukti dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menarik
uang mereka dari perbankan yang mengakibatkan perbankan mengalami kekurangan
likuiditas.
Indonesia yang merupakan Negara yang
tdiak lepas dari cengkraman system kapitalis mengalami dampak dari kondisi
perekonomian AS yang merupakan salah satu Negara mitra dagang Indonesia terutama penurunan kuantitas ekspor Indonesia
terhadap AS.
Sebagai
Negara berkembang, Indonesia juga telah menggunakan system perbankan yang
menjadi penopang perekonomian Indonesia.Krisis ekonomi Amerika Serikat
berdampak terhadap ketidakpercayaan Indonesia terhadap perbankan nasional,
katakana saja Bank Century yang terimbas dari krisis yang sedang
berlangsung.Bank Century menjadi salah satu lembaga perbankan yang kekurangan
liquiditas sehingga Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus turun tangan
memberikan dana talangan supaya kondisi tersebut tidak berdampak sistemik terhadap
perbankan lainya.
Pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun tersebut
masih dalam kondisi yang cukup baik, yakni masih dalam keadaan yang positif
tidak seperti Negara-negara lain yang justru minus, hal ini menandakan bahwa
Indonesia mampu dan bisa bertahan dari imbas tersebut.Setelah diselidiki
ternyata Indonesia bias bertahan dari krisis adalah adanya sector yang menopang
perekonomian Indonesia yakni sector UMKM (Usaha MIkro Kecil Menengah ).
Berkembang
pesatnya sector UMKM tidak terlepas dari peran serta lembaga perbankan di
Indonesia.Salah satu Bank yang sangat mendukung eksistensi dari UMKM itu
sendiri adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Tidak
hanya dalam sector UMKM, BRI sebagai salah satu bank terbesar milik Negara
(BUMN) BRI juga berperan dalam pembentukan dan pembangunan sumberdaya manusia
di Indonesia, dapat dilihat dari peranya terhadap dunia pendidikan Indonesia
misalnya keterlibatan BRI dalam mempermudah mahasiswa dalam membayar uanga
kuliah seperti UGM.
BRI
memiliki kantor cabang yang jumlahnya cukup banyak, sehingga secara langsung
akan menyedot tenaga kerja terdidik dan terampil, hal ini akan berdampak
terhadap berkurangya jumlah pengangguran di Indonesia.
BRI
sebagai bank yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang ditunjuk
pemerintah, banyak memberikan sumbangsih langssung kepada anak didik Indonesia
misalnya dalam pemebrian beasiswa langsung kepada anak-anak yang kuarang mampu
secara financial, bahkan anak-anak yang memiliki prestasi yang bagus.
PEMBAHASAN
I.Mengenal Bank Rakyat Indonesia
A.Sejarah Singkat Bank Rakyat
Indonesia
Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank
milik pemerintah yang terbesar di Indonesia.
Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto,
Jawa
Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja
dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden
atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu
lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi).
Lembaga tersebut berdiri tanggal 16
Desember 1895,
yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.
Pada
periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun
1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di
Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI
sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah
nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41
tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan
peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM).
Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN
diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan
Koperasi Tani dan Nelayan.
Setelah
berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang
pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan
baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN)
diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural,
sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).
Berdasarkan
Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang
No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya
mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara
Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing
menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia.
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali
tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.
Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan
Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21
tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu
masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah
Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan
publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang
masih digunakan sampai dengan saat ini
B.Peran dan Fungsi Bank Rakyat Indonesia
a.Fungsi Bank Rakyat Indonesia
Masyarakat pada umumnya telah mengetahui
bahwa fungsi bank itu adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam
uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank disebut sebagai lembaga
kepercayaan, karena bank harus dapat dipercayai oleh masyarakat sehingga mereka
yakin untuk menyimpan uangnya di bank. Demikian juga sebaliknya, masyarakat
yang menerima dana dari bank juga harus benar-benar dapat dipercaya sehingga
pada waktunya dana itu dapat kembali baik pokok maupun bunga sesuai dengan yang
b.Peranan Bank Rakyat Indonesia
·
Peran BRI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Kecil
adalah Peluang Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Perkembangan sektor UMKM selama ini sungguh
menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin Nampak
khususnya sejak krisis tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor
korporat dan BUMN dan usaha lainya yang berlangsung lamban, sektor UMKM telah menunjukkan
perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan
ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di
sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan
pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan
inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor
UMKM dalam perekonomian nasional. Ke depan, momentum ini harus dipertahankan
dan ditingkatkan.Pertumbuhan dan peran sektor UMKM di dalam perekonomian
nasional harus terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam
menghadapi berbagai kejutan ekonomi tetapi juga kemampuannya yang lebih besar
dalam menyediakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Apalagi dengan
komitmen dan strategi yang lebih kuat dari Pemerintah yang baru, iklim investasi
dan kegairahan usaha dalamperekonomian nasional, termasuk sector UMKM, diyakini
akan jauh lebih baik. Optimisme prospek perkembangan sektor UMKM ke depan
seperti ini jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya
dari industry perbankan, dalam hal ini adalah BRI untuk mendukungnya.Makalah
ini mencoba mengemukakan beberapa pokok pemikiran mengenai perkembangan selama
ini dan strategi pembiayaan sektor UMKM ke depan oleh perbankan. Pertama-tama
akan diulas secara ringkas perkembangan pembiayaan sektor UMKM selama ini,
dengan menekankan sejumlah perubahan struktural dalam ekonomi dan keuangan di
Indonesia yang menjadi pendorongnya.
Selanjutnya disampaikan prospek pembiayaan sektor
UMKM, yang diikuti dengan beberapa agenda penting untuk penguatan kebijakan
pengembangan sektor UMKM ke depan. Pemaparannya
lebih
ditekankan pada pemikiran konseptual strategis pada arah kebijakan pembiayaan
sektor UMKM ke depan, dengan merujuk beberapa pemikiran dari sejumlah studi
yang dipandang relevan
Dalam perkembanganya sebagai penopang ekonomi
bangsa, UMKM tidak terlepas dari peran serta perbankan.Perbankan menjadi pihak
yang sangat berperan penting dalam eksistensi usaha UMKM.Sebagai salah satu
perbankan terbesar di Indonesia, BRI tidak lepas dari keterlibatanya dalam
menopang perekonomian Indonesia.
Sejak beberapa bulan terakhir ini, kondisi pereknomian global
semakin tidak menentu, bahkan banyak kalangan memprediksikan akan terjadnya
resesi ekonomi global. Krisis yang bermula dari ‘sekedar’ krisis KPR di Amerika
sekarang mermbet berpotensi krisis sistemik baik di Amerika maupun
Eropa, bahkan tidak hanya disebabkan oleh kegagalan membayar dari AS, tetapi
juga disebabkan oleh meningkatnya utang Negara-negara di Eropa yang
mengakibatkan ketidakbergairahan perekonomian Eopa khususnya yang diperkirakan
akan berdampak terhadp perekonomian global.Penyelesaian hal hal yang menjadi
pokok permasalahan perekonomian di kedua area tersebut masih jauh dari
final. Dampak dari krisis ekonomi tersebut mulai merambat ke negara
negara lain, terutama negara negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada
pertumbuhan ekspor ke Amerika dan Eropa.
Ditengah situasi global yang suram tersebut, perekonomian Indonesia dianggap masih mampu melewati perlambatan ekonomi global. Hal ini disebabkan lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjang oleh kekuatan pasar domestik. Akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi perlambatan tersebut diperkirakan tidak sebesar perlambatan yang terjadi pada Negara negara yang perekonomianya sangat berrientasi ekspor.Kondisi perekonomian Indonesia yang masih terlihat sangat aktraktif dalam kekuatan pasar domestik memberikan peluang pertumbuhan bisnis bagi bank yang mempunyai pengalaman dan komitmen terhadap pengembangan perekonomian domestik, terutama dalam pengembanganUMKM.Dengan gencarnya perbankan dalam membantu pembiayaan pendanaan UMKM telah secara tidak langsung menjadi strategi Indonesia untuk lepas dari imbas krisis tersebut, bahkan telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu Negara yang tetap eksis pertumbuhanya dan mampu melewati krisis . BRI sebagai bank yang secara konsisten memfokuskan bisnisnya pada pengembangan UMKM mempunyai posisi yang sangat tepat dalam situasi perekonomian global dan peluang pengembangan bisnis domestik. Karena fokusnya terhadap pengembangan pasar domestik , BRI relatif terliundungi dari dampak fluktuasi perekonomian global karena eksposur BRI terhadap aktiva dan liabilitas valas sangat kecil. Disisi lain , karena fokusnya yang konsisten BRI mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengembangkan bisnisnya di sektor UMKM terutama segmen mikro.
Ditengah situasi global yang suram tersebut, perekonomian Indonesia dianggap masih mampu melewati perlambatan ekonomi global. Hal ini disebabkan lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjang oleh kekuatan pasar domestik. Akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi perlambatan tersebut diperkirakan tidak sebesar perlambatan yang terjadi pada Negara negara yang perekonomianya sangat berrientasi ekspor.Kondisi perekonomian Indonesia yang masih terlihat sangat aktraktif dalam kekuatan pasar domestik memberikan peluang pertumbuhan bisnis bagi bank yang mempunyai pengalaman dan komitmen terhadap pengembangan perekonomian domestik, terutama dalam pengembanganUMKM.Dengan gencarnya perbankan dalam membantu pembiayaan pendanaan UMKM telah secara tidak langsung menjadi strategi Indonesia untuk lepas dari imbas krisis tersebut, bahkan telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu Negara yang tetap eksis pertumbuhanya dan mampu melewati krisis . BRI sebagai bank yang secara konsisten memfokuskan bisnisnya pada pengembangan UMKM mempunyai posisi yang sangat tepat dalam situasi perekonomian global dan peluang pengembangan bisnis domestik. Karena fokusnya terhadap pengembangan pasar domestik , BRI relatif terliundungi dari dampak fluktuasi perekonomian global karena eksposur BRI terhadap aktiva dan liabilitas valas sangat kecil. Disisi lain , karena fokusnya yang konsisten BRI mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengembangkan bisnisnya di sektor UMKM terutama segmen mikro.
Dalam rangka menggali lebih dalam potensi bisnis di segmen mikro,
serta sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada segmen mikro, sejak akhir
tahun 2009 BRI telah mengembangkan teras BRI. Sejak dimulai semapai dengan
akhir Juni 2011, jumlah Teras BRI mencapai 969 unit tersebar di seluruh wilayah
kerja BRI. Teras BRI adalah ‘perpanjangan tangan’ BRI Unit untuk
menggarap pasar tradisional dan pengusaha mikro lainnya disekitar pasar
tradisional. Dengan adanya Teras BRI ini maka Bank BRI benar-benar telah masuk
ke grass root economy yang belum banyak disentuh oleh perbankan. Semua
layanan di Teras BRI dilakukan secara real time online sebagaimana juga di BRI
Unit. Hingga saat ini outlet Bank BRI berjumlah 7.374 outlet yang terdiri
dari 18 Kanwil, 423 Kanca, 475 KCP, 4.690 BRI Unit, 929 Teras
BRI dan 838 Kantor Kas.Untuk mendukung ekspansi di grass root economy
ini, Bank BRI menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan 31
Agustus 2011 sesuai data dari Kantor Menko Perekonomian , Bank BRI masih
mendominasi penyaluran KUR sebesar Rp.34,4 triliun atau 62,77% dari
seluruh KUR yang disalurkan bank-bank penyalur KUR. Begitupun dari sisi
jumlah debitur KUR, nasabah KUR Bank BRI berjumlah 4.893.260 orang atau 94,09%
dari jumlahdebitur KUR Nasional.
Upaya Bank BRI memberikan kemudahan dan kedekatan kepada para nasabahnya tidak hanya dilakukan dengan pembukaan outlet-outlet baru, namun Bank BRI juga melakukan penambahan jaringan e-channel. Per Juni 2011 jaringan e-channel Bank BRI terdiri dari 1.861 ATM, 5 Kios, 50 CDM dan 3.780 EDC. Adanya e-channel ini memberikan kontribusi bagi peningkatan fee based income Bank BRI . Per Juni 2011 Fee Based Income Bank BRI mencapai Rp 1,587 triliun atau 30 % meningkat dari tahun lalu (yoy) dimana di dalamnya terdapat peningkatan ATM fee 48,9%(yoy).Sebagai bagian untuk memberikan layanan lengkap kepada nasabahnya, Bank BRI menyediakan kredit korporasi. Kredit Korporasi Bank BRI lebih menekankan kepada upaya penciptaan kesempatan bisnis bagi UMKM. Per Juni 2011 kredit korporasi Bank BRI mencapai Rp.265,8 triliun dengan komposisi kredit kepada BUMN 32,52% dan non BUMN 20,01%.
Upaya Bank BRI memberikan kemudahan dan kedekatan kepada para nasabahnya tidak hanya dilakukan dengan pembukaan outlet-outlet baru, namun Bank BRI juga melakukan penambahan jaringan e-channel. Per Juni 2011 jaringan e-channel Bank BRI terdiri dari 1.861 ATM, 5 Kios, 50 CDM dan 3.780 EDC. Adanya e-channel ini memberikan kontribusi bagi peningkatan fee based income Bank BRI . Per Juni 2011 Fee Based Income Bank BRI mencapai Rp 1,587 triliun atau 30 % meningkat dari tahun lalu (yoy) dimana di dalamnya terdapat peningkatan ATM fee 48,9%(yoy).Sebagai bagian untuk memberikan layanan lengkap kepada nasabahnya, Bank BRI menyediakan kredit korporasi. Kredit Korporasi Bank BRI lebih menekankan kepada upaya penciptaan kesempatan bisnis bagi UMKM. Per Juni 2011 kredit korporasi Bank BRI mencapai Rp.265,8 triliun dengan komposisi kredit kepada BUMN 32,52% dan non BUMN 20,01%.
Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang
punggung perekonomian nasional. Diperkirakan bahwa lebih dari setengah penduduk
Indonesia atau sebanyak 120 juta jiwa menggantungkan mata pencahariannya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, kepada kegiatan usaha berskala mikro,
kecil maupun menengah.Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di seluruh Indonesia
mencapai sekitar 48 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 35%
unit usaha yang memiliki akses ke kredit perbankan.Potensi pertumbuhan UMKM itu
sendiri sesungguhnya amat luar biasa. Potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja
juga sangat besar, dengan perkiraan kontribusi terhadap pencapaian Produk Domestik
Bruto (PDB)
nasional
sekitar 53%.Permasalahannya adalah begitu banyaknya UMKM yang feasible dari
sudut pandang bisnis, namun tidak bankable karena tidak memiliki agunan cukup,
tidak menjalankan pembukuan sebagaimana lazimnya perusahaan mapan, atau kurang
memiliki pengetahuan mengenai konsep perbankan dan cara memperoleh kredit.
Menyadari hal ini pemerintah melakukan terobosan dengan mengembangkan skema
Kredit Usaha Rakyat atau bisa dikenal dengan sebutan KUR. Skema ini ditujukan
untuk pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Koperasi, dengan menggunakan dana
bank serta ditunjang oleh jaminan dari lembaga penjaminan kredit.Hingga akhir
tahun 2008, secara nasional realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp12,6
triliun lebih, mencakup jumlah debitur KUR sebanyak 1.671.668 orang.
BRI
menyalurkan lebih dari Rp9,2 triliun kepada 1.615.973 debitur, hal ini berarti,
dilihat dari rupiah penyaluran kredit, BRI menguasai 73% pangsa pasar KUR,
tetapi apabila dicermati dari sisi debitur yang telah terlayani dengan KUR,
porsi BRI adalah lebih dari 95%. Manfaat KUR begitu besar bagi perekonomian
rakyat,memperkokoh tulang punggung dan sendi-sendi perekonomian nasional,
menggalang pendapatan dan pertumbuhan bagi jutaan rumah tangga, lagipula sangat
menguntungkan bagi bisnis perbankan.
·
BRI sebagai Pihak Penyambung Kegiatan Usaha UMKM Terhadap Sumber
Pendanaan.
Perkembangan sektor UMKM yang demikian
menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal
ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan
usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-usaha
menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih
dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama,
masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua,
masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga,
keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga
keuangan formal khususnya dari perbankan.
Keterbatasan akses sumber-sumber
pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama
dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka
bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka
ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk
unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.
Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga
keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang
lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak
seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini
merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan
informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan
pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga
keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Namun sangat disayangkan, bahwa
keberadaan LKM belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian nasional
sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti perbankan (termasuk didalamnya BRI
unit dan BPR), asuransi, perusahaan pembiayaan. Keberadaan perbankan telah
diatur secara jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan Bank
Indonesia sebagai motor penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan oleh
pemerintah berupa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkan
keberadaan perbankan. Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan
keberadaan LKM yang telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKM yang
peranannya dalam PDB sangat besar.
Upaya
pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih
menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi, padahal dalam rantai
kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih
penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain
dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi
produktif, yang dalam pepatah disebut “jangan berikan umpannya tapi
berikanlah kailnya”, sehingga sangat relevan jika mengupayakan LKM sebagai
salah satu pilar sistem keuangan nasional.
Lembaga keuangan mempunyai fungsi
sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini
berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah.
Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan
tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah
berdasarkan skala usaha.
Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun
jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah,
sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan
dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga
keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.
Pengentasan kemiskinan dapat
dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung
maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment dari
pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga
berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam
bentuk micro credit.
Secara hipotesis, kaitan antara
pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu
masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika
pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi
pengusaha atau karena trickle down effect dari semakin banyaknya
pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005).
Menurut Marguiret Robinson (2000),
pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu upaya yang ampuh
dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat
miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang
mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor)
yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua,
masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically
active working poor), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan
rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak
banyak.
Pendekatan yang dipakai dalam rangka
pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat
tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama
akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan,
subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan
ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya
penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai
jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah
maupun Besar.
Kredit merupakan salah satu sumber
permodalan yang sangat penting untuk membiayai kegiatan suatu usaha. Usaha
mikro, kecil, menengah dan besar adalah skala bisnis yang terdapat di Indonesia
yang memerlukan kredit sebagai tambahan permodalan dalam mengembangkan suatu
usaha. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah aspek permodalan merupakan salah
satu kendala dari berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Kendala lain yang mendasar dan terkait dengan masalah permodalan
adalah masalah kurangnya kewirausahaan, teknis produksi dan lemahnya kemampuan
pemasaran dan manajemen.
Lembaga perbankan merupakan salah satu
lembaga yang dapat memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah.
KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi usaha mikro,
kecil dan menengah yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup
sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan akhir dari program KUR
adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga
kerja. Penyaluran KUR oleh BRI dimulai pada bulan November 2007, akan tetapi
baru mulai dilaksanakan realisasinya pada bulan Maret 2008. KUR diberikan untuk
mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil dan mikro yang disalurkan
melalui BRI Unit
Sebagai salah satu perbankan terbesar di
Indonesia Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI Unit) merupakan salah satu dari unit
kerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melayani kegiatan usaha perbankan pada
segmen mikro. Secara struktural BRI Unit berada di level paling bawah dalam
struktur organisasi BRI. Unit kerja yang berada di atas BRI Unit secara
berturut-turut adalah Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Formasi
standar pekerja di BRI Unit cukup sederhana, yaitu terdiri dari empat fungsi.
Fungsi-fungsi tersebut adalah Kepala Unit, Mantri, Teller dan Deskman
yang harus ditangani minimal oleh empat orang pekerja, yang merupakan
jumlah standar pekerja di BRI Unit.
BRI Unit yang sebelumnya bernama BRI Unit Desa, pertama sekali
dibentuk pada tahun 1969, berkaitan dengan program Bimbingan Massal (Bimas)
yang merupakan program pemerintah. Peran BRI Unit Desa dalam program Bimas
tersebut adalah sebagai pemberi modal kepada petani di wilayah pedesaan. Dana
yang disalurkan BRI Unit kepada petani ini berasal dari dana pemerintah, dalam
hal ini BRI melalui BRI Unit Desa hanya berfungsi sebagai agen pemerintah (Agent
of Development).
Pada tahun 1983 pemerintah
mengeluarkan kebijakan deregulasi keuangan dan perbankan, diantaranya diberi
kemudahan persyaratan untuk mendirikan sebuah bank dan setiap bank dapat
menentukan sendiri tingkat suku bunga produknya. Kebijakan ini dimanfaatkan
oleh BRI tentang keberadaan BRI Unit Desa yaitu dengan merubah fungsi BRI Unit
Desa yang semula keberadaannya hanya berfungsi sebagai agen pemerintah dalam
penyaluran kredit Bimas menjadi Lembaga Perantara Keuangan Pedesaan (Commercial
Rural Financial Intermediary). Lokasi BRI Unit Desa yang semula lebih
banyak didirikan di daerah pertanian atau persawahan, mulai direalokasikan ke
sentra-sentra perekonomian di wilayah setempat. Sejak tahun 1984 nama BRI Unit Desa
diganti dengan nama yang lebih komersial yaitu BRI Unit, dengan tidak hanya
melayani masyarakat pedesaan juga perkotaan dan mulai menyalurkan Kredit Umum
Pedesaan (Kupedes) yang pendekatannya mengarah ke komersial, selain itu juga
mengukuhkan BRI sebagai bank komersial yang memfokuskan usahanya pada usaha
mikro, kecil dan menengah.
Sebagai lembaga keuangan perbankan pada
umumnya melakukan kegiatan pelayanan pinjaman simpanan dan juga pelayanan jasa
perbankan lainnya, seperti transfer, kliring, inkaso payment point dan money
changer. Khusus pelayanan pinjaman di BRI Unit disalurkan melalui Kupedes
yang merupakan kredit bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar
yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha mikro yang layak.
Pada akhir tahun 2007 pemerintah
mengeluarkan program KUR, program KUR ini sedikit diadaptasi oleh pemerintah
Indonesia dari Grameen Bank (Bank Pedesaan) yang pertama kali didirikan
di Bangladesh pada tahun 1976. Grameen Bank ini didirikan oleh Muhammad
Yunus yang menerima hadiah Nobel perdamaian pada tanggal 13 Oktober 2006. Grameen
Bank merupakan sebuah organisasi kredit mikro yang memberikan pinjaman
kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa memerlukan agunan dan membuat sistem
perbankan berdasarkan saling percaya. Konsep Grameen Bank ini sudah
diterapkan dibeberapa negara contohnya adalah Malaysia dan Filipina. Konsep ini
pun akhirnya direalisasikan oleh Indonesia dengan mengeluarkan program KUR yang
merupakan langkah nyata dalam membantu pengusaha mikro kecil dan menengah dalam
pemberian kredit mikro.
KUR yang disalurkan melalui BRI sebagai
salah satu bank pelaksana yang merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang
khusus diperuntukan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta
koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Program
KUR bertujuan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di bidang usaha mikro,
kecil dan menengah, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. KUR
dimulai dengan adanya Keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan
pada tanggal 9 maret 2007 bertempat di kantor Kementrian Negara Koperasi dan
UKM. Salah satu agenda keputusannya antara lain, dalam rangka pengembangan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi, pemerintah akan
mendorong peningkatan akses UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan
dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin. Dengan
demikian UMKM dan koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses
kredit atau pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.
KUR baru dilaksanakan oleh BRI pada bulan Maret 2008, dan saat ini hanya
dilaksanakan oleh BRI Unit. KUR terbagi menjadi dua yaitu KUR Retail dan KUR
Mikro. KUR Retail maksimum plafond adalah sebesar Rp.500 juta, sedangkan
untuk KUR Mikro maksimum plafond adalah sebesar lima juta rupiah. Saat
ini BRI hanya mengeluarkan KUR dengan maksimum plafond sebesar lima juta
rupiah yang hanya dilakukan oleh BRI Unit, sedangkan KUR retail belum dilakukan
oleh BRI.
Setelah dana direalisasikan oleh pihak bank, pihak peminjam
berkewajiban mengembalikan kredit berdasarkan jangka waktu yang telah
disepakati bersama. Jangka waktu kredit terbagi tiga, yaitu :
1.
Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun.
2.
Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga
tahun.
3. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
Dalam pemberian kredit, pihak peminjam diharuskan memberikan
agunan (pinjaman) kepada pihak bank. Barang yang menjadi agunan biasanya adalah
surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau sertifikat tanah, sedangkan
untuk Kretap agunannya adalah SK kerja. Khusus untuk KUR pihak peminjam tidak
perlu memberikan agunan karena KUR merupakan kredit atau pinjaman tanpa agunan
dan dijamin oleh pemerintah. Dalam KUR pihak peminjam dikenakan bunga pinjaman
dalam pengembalian kredit, yaitu sebesar 1,125 persen per bulan. Pemerintah
menjamin kredit apabila ternyata kredit yang disalurkan macet melalui
perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan
Perum Sarana Pembinaan Usaha (SPU). Kedua perusahaan itu menanggung kredit
macet hingga 70 persen.
Unit
Usaha Syariah BRI
Unit Usaha Syariah diawali dengan dioperasikannya 2
(dua) Kantor Cabang BRI Syariah di Jakarta dan Serang pada tanggal 14 April
2002. Sampai dengan akhir tahun 2008 BRI Syariah telah memiliki 27 Kantor Cabang
BRI Syariah dan 18 Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah yang tersebar di seluruh
Indonesia.Dalam rangka mengantisipasi perkembangan bisnis syariah ke depan,
meningkatkan kinerja dan memperkuat daya saing BRI khususnya dalam segmen usaha
syariah, serta dengan memperhatikan perlunya pengelolaan bisnis perbankan
syariah secara lebih terfokus, manajemen BRI memutuskan untuk memisahkan/spin
off Unit Usaha Syariah (UUS) BRI.Melalui spin off, UUS BRI akan
digabungkan ke dalam Bank Syariah BRI (BSB), yang merupakan hasil konversi Bank
Jasa Arta (BJA) menjadi Bank Umum Syariah.Konversi dimaksud telah mendapatkan
ijin dariBank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008, sehingga sejak tanggal
tersebut BRI telah memiliki anak perusahaan Bank Umum Syariah. Selanjutnya diharapkan
BSB dapat tumbuh lebih cepat, sehingga dapat turut mendukung pertumbuhan
perbankan syariah yang kuat di Indonesia.Ke depan, sesuai dengan visinya untuk
menjadi bank
Syariah
ritel modern terkemuka, Bank BRI Syariah akan mengembangkan sinergi positif
dengan BRI dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI sebagai office chanelling dalam
mengembangkan bisnis yang berfokus kepada usaha mikro, kecil dan menengah.
Bisnis Kelembagaan BRI
Dalam
menunjang bisnis kepada lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta, BRI
mengembangkan peluang bisnis untuk sektor-sektor strategis baik di bidang
agribisnis maupun non-agribisnis seperti infrastruktur, listrik,
telekomunikasi, pupuk,
lembaga pendidikan, yayasan dan dana pension serta bekerjasama dengan Instansi
Pemerintah di pusat maupun daerah dengan menciptakan, mengembangkan, memasarkan
dan melakukan monitoring kepada institusi-institusi yang mempunyai
potensi bisnis baik dalam pendanaan maupun pembiayaan.
Untuk mendukung jalannya bisnis tersebut, pada tahun
2007 dibentuk Direktorat Bisnis Kelembagaan dengan tujuan agar pengerahan dan
penyaluran dana BUMN, perusahaan swasta dan instansi Pemerintah dapat dilakukan
secara terfokus dan optimal.Dalam upaya menangkap peluang penggalangan dana dan
peningkatan fee-based income dari existing nasabah dalam bisnis institutional
banking, BRI secara khusus menawarkan produk/rancangan manajemen keuangan
yang sesuai dengan karakteristik transaksi keuangan nasabah.
Produk
Pinjaman
Pada tahun 2008, BRI memberikan fasilitas kredit
kepada beberapa BUMN untuk membantu pembiayaan kepada instansi-instansi dan
pengembangan proyekproyek yang tengah dikerjakan, antara lain melalui fasilitas
pinjaman Cash Loan (Kredit Modal Kerja, KMK Konstruksi, KMK Impor dan
Kredit Investasi) dan Non Cash Loan (L/C, Bank Garansi, SKBDN dan
Stand-by LC) kepada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang
pertanian industri gula, pupuk, infrastruktur, listrik, transportasi, BBM dan
sektor produktif lainnya.
Saat ini terdapat 46 BUMN dan anak perusahaanBUMN
yang telah menjadi nasabah BRI. Pertumbuhan pembiayaan kelembagaan/BUMN pada
tahun 2008 didukung oleh penerapan beberapa strategi, antara lain:
v Melakukan
pendekatan kepada BUMN yang telah menjadi nasabah BRI untuk semakin maksimal
memanfaatkan jasa layanan BRI;
v Membangun
linkage antara BUMN nasabah BRI dengan BUMN yang belum menjadi nasabah
BRI.Dengan hal ini diharapkan akan membuka peluang untuk dapat melayani BUMN
dan anak perusahaan yang belum menjadi nasabah agar menggunakan jasa perbankan
BRI;
v Mengadakan
pendekatan secara langsung dengan BUMN yang belum menjadi nasabah khususnya
yang dinilai memiliki prospek bisnis yang baik;
v Mengadakan
seminar, gathering dan pertemuan dengan manajemen BUMN dan anak perusahaannya
sehingga memberikan gambaran tentang keuntungan dan kemudahan menggunakan jasa
layanan BRI;
v Bekerjasama
dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BRI di seluruh Indonesia untuk secara
maksimal memberikan pelayanan kepada BUMN mengingat lokasi BUMN yang tersebar
di beberapa wilayah di Indonesia.
Produk Pendanaan
Bisnis Kelembagaan menjadi sumber pendanaan bagi BRI
dalam bentuk Giro dan Deposito Berjangka yang diperoleh dari simpanan dari
beberapa instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga swasta, lembaga Pemerintah dan
dana pensiun. Selain itu BRI juga memberikan layanan pengelolaan dana, baik
melalui kerjasama khusus maupun penerapan Cash Management System untuk
BUMN antara lain adalah: PLN, Pertamina, Angkasapura I dan II, Bulog,
Pegadaian, Pusri, Telkom dan Telkomsel, serta Taspen. Kerjasama dengan BUMN juga
dilakukan melalui penyediaan jasa bank lainnya untuk memperoleh fee-based
income, misalnya berupa kerjasama salary crediting, pembayaran
tagihan listrik dan telepon.
Rencana Pengembangan
Strategi
yang ditempuh untuk pengembangan Bisnis Kelembagaan diantaranya adalah:
v Melakukan
ekspansi kredit khususnya kepada BUMN sektor infrastruktur, industri strategis
yang mendorong perkembangan sektor riil, sektorfarmasi, dan sektor
pertambangan;
v Menjaga
hubungan dengan BUMN yang telah menjadi debitur untuk mengoptimalkan penggunaan
jasa perbankan BRI;
v Melakukan
kerjasama pengelolaan dana BUMN, baik yang telah menjadi nasabah BRI maupun yang
belum dengan melakukan implementasi Cash Management System maupun kerjasama
operasional keuangan lainnya seperti system pembelian BBM Pertamina, sistem
pembelian pupuk, sistem pembayaran tagihan telepon dan telepon seluler, dan sebagainya.
Peranan BRI Dalam Pendidikan di Indonesia
Sebagai salah
satu bank yang berfokus keada keentingan masyarakat, BRI sangat bereran enting
dalam mekanisme embentukan karakter bangsa, yakni eranya dalam bidang
endidikan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk memperkirakan penyaluran program BRI
Peduli Pendidikan bisa mencapaiRp30 miliar pada tahun 2o1o. Nilai program
pendidikan BRI itu sekitar 50% dari total Program Kemitraan Bina Lingkungan
(PKBL) yang bergerak di kisaran Rp40 miliar-Rp60 miliar. rogram BRI Peduli
Pendidikan tersebut terdiri dari penyaluran beasiswa, bantuan infrastruktur,
serta bentuk kerja sama lain baik dengan Kementerian Pendidikan Nasional maupun
dengan lembaga pendidikan secara langsung.Pada tahun lalu, perseroan
menyalurkan Rp26,82 miliar melalui program BRI Peduli Pendidikan, sedangkan
pada 2009 mencapai Rp17,31 milia.
Bukan hanya dalam bentuk bantuan, untuk meningkatkan endidikan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perihal Penerimaan Pembayaran
Setoran Mahasiswa Melalui Jaringan Pelayanan BRI. Ruang lingkup
Perjanjian Kerjasama ini adalah tentang pengelolaan penerimaan pembayaran biaya
penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa melalui jaringan Pelayanan BRI baik,
contohnya bagi Mahasiswa UGM maupun bagi para calon Mahasiswa. Layanan
BRI tersebut dikenal dengan nama Layanan Spp On-Line BRI
Dengan layanan Spp On-Line BRI tersebut diharapkan mahasiswa atau calon Mahasiswa serta keluarganya dapat dengan mudah melakukan pembayaran biaya kuliah melalui seluruh Kantor Operasional BRI yang pada saat ini berjumlah lebih dari 7.274 Kantor dan seluruhnya telah terhubung dengan jaringan Real Time On-Line serta di lebih dari 6.785 ATM BRI yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan adanya jaringan operasional yang sangat luas dan Real Time On-Line serta ditambah dengan system yang sangat fleksibel yaitu dapat dibayarkan oleh keluarganya baik secara tunai maupun Over Booking, maka biaya pendidikan (Spp) dapat dibayarkan secara mudah, cepat, tepat waktu dan tepat jumlah yang pada akhirnya akan memperlancar proses pembelajaran bagi Mahasiswa itu sendiri.
Bagi BRI, Kerjasama ini merupakan kesempatan yang sangat bernilai, baik secara history maupun secara bisnis, Selain itu dengan dukungan Jaringan Real Time On-Line BRI, dimana pergerakan atau mutasi keuangan yang dilakukan dapat dimonitor secara langsung oleh Managemen universitas yang bersangkutan melalui sarana Cash Management BRI, maka diharapkan pengelolaan keuangan universitas dapat dilakukan secara akurat, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.Di sisi lain komitmen PT Bank Rakyat Indonesia dalam membantu perkembangan pendidikan nasional tidak diragukan lagi.
Dengan layanan Spp On-Line BRI tersebut diharapkan mahasiswa atau calon Mahasiswa serta keluarganya dapat dengan mudah melakukan pembayaran biaya kuliah melalui seluruh Kantor Operasional BRI yang pada saat ini berjumlah lebih dari 7.274 Kantor dan seluruhnya telah terhubung dengan jaringan Real Time On-Line serta di lebih dari 6.785 ATM BRI yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan adanya jaringan operasional yang sangat luas dan Real Time On-Line serta ditambah dengan system yang sangat fleksibel yaitu dapat dibayarkan oleh keluarganya baik secara tunai maupun Over Booking, maka biaya pendidikan (Spp) dapat dibayarkan secara mudah, cepat, tepat waktu dan tepat jumlah yang pada akhirnya akan memperlancar proses pembelajaran bagi Mahasiswa itu sendiri.
Bagi BRI, Kerjasama ini merupakan kesempatan yang sangat bernilai, baik secara history maupun secara bisnis, Selain itu dengan dukungan Jaringan Real Time On-Line BRI, dimana pergerakan atau mutasi keuangan yang dilakukan dapat dimonitor secara langsung oleh Managemen universitas yang bersangkutan melalui sarana Cash Management BRI, maka diharapkan pengelolaan keuangan universitas dapat dilakukan secara akurat, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.Di sisi lain komitmen PT Bank Rakyat Indonesia dalam membantu perkembangan pendidikan nasional tidak diragukan lagi.
Selain aktif membuka jaringan layanan di kampus-kampus dan
kementerian pendidikan, Bank BRI juga terus meningkatkan penetrasi beasiswa
langsung kepada peserta didik.
Beasiswa reguler berprestasi periode 2011-2012 untuk mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu, sejak tahun 2006 telah di salurkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Awalmya, diberikan hanya untuk 1.341 mahasiswa di 23 Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Namun kini menjadi 5.330 mahasiswa dengan jumlah Perguruan Tinggi sebanyak 169 untuk periode tahun 2011 -2012 dengan besaran beasiswa Rp 400 ribu per bulan untuk 1 tahun.
Total dana yang akan disalurkan untuk Program Beasiswa Reguler Berprestasi Periode Tahun 2011-2012 sebesar Rp 25,6 miliar untuk 169 PTN/S dengan jumlah mahasiswa sebanyak 5.330 orang.Persyaratan calon penerima beasiswa, mahasiswa regular/non extention program Strata–1 (S1) dan Diploma-3 (D3) yang berprestasi namun secara ekonomi kurang mampu.Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,70 (dua koma tujuh nol).
Dari sisi usia, mahasiswa tersebut tidak boleh lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun.Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. Tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas. Tidak sedang memperoleh Beasiswa dari pihak lain. Berkelakuan baik dan tidak terlibat narkoba. Dia juga harus memperoleh rekomendasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan
Beasiswa reguler berprestasi periode 2011-2012 untuk mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu, sejak tahun 2006 telah di salurkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Awalmya, diberikan hanya untuk 1.341 mahasiswa di 23 Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Namun kini menjadi 5.330 mahasiswa dengan jumlah Perguruan Tinggi sebanyak 169 untuk periode tahun 2011 -2012 dengan besaran beasiswa Rp 400 ribu per bulan untuk 1 tahun.
Total dana yang akan disalurkan untuk Program Beasiswa Reguler Berprestasi Periode Tahun 2011-2012 sebesar Rp 25,6 miliar untuk 169 PTN/S dengan jumlah mahasiswa sebanyak 5.330 orang.Persyaratan calon penerima beasiswa, mahasiswa regular/non extention program Strata–1 (S1) dan Diploma-3 (D3) yang berprestasi namun secara ekonomi kurang mampu.Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,70 (dua koma tujuh nol).
Dari sisi usia, mahasiswa tersebut tidak boleh lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun.Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. Tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas. Tidak sedang memperoleh Beasiswa dari pihak lain. Berkelakuan baik dan tidak terlibat narkoba. Dia juga harus memperoleh rekomendasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan
I.Kesimpulan
Pembangunan
Indonesia tidak terlepas dari peran serta dunia perbankan, bahkan dalam bidang
perekonomian menjadi salah satu yang paling berperan penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia.Salah satunya yang paling banyak dibahas adalah
peran BRI dalam sector UMKM.Bertahanya Indonesia dari terjangan krisis ekonomi
global tidak terlepas dari peran serta UMKM.Eksistensi UMKM juga tidak terlepas
dari peran serta dunia perbankan yang memberikan kecukupan modal kepada pihak
yang ingin eksis dalam bisnis ataupun usaha UMKM.Jadi dapat disimpulkan bahwa
BRI sangat berperan dalam membangun perekonomian Indonesia dan juga turut dalam
pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui penyedotan tenaga kerja, bahkan ikut
dalam proses pembentukan karakter bangsa melalui keterlibatanya dalam masalah
pendidikan.Dalam bidang social, BRI juga ikut ambil bagian, dengan menjalin
kerjasama dengan mitra usaha lainya.Bahakan dalam kepedulianterhadapa social
juga BRI berperan penting.
II.Saran
Kinerja BRI
selama ini dinilai sudah cukup berperan penting dalam pembangunan bangsa
Indonesia, untuk lebih membangun bangasa
Indonesia, kedepanya BRI lebih mempermudah pengucuran kredit dan mempermudah
birokrasi pengurusanya.
Dalam pemberian
tanggung jawab social juga supaya lebih berkomitmen lagi dan jangkauanya merata
sampai kepelosok nusantara, agar tidak terjadi ketidaksamarataan khususnya
masyarakat yang berada di wilayah bagian timur Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim,1997, “Prospek BUMN dan kepentingan umum,”
Citra Adidaya:Bandung
“DINAMIKA PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA”
Ni
Putu Wiwin Setyari
“PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN SEKTOR UMKM
PERKEMBANGAN DAN
STRATEGI KE DEPAN”
Dr. Perry Warjiyo, MSc.
“KREDIT USAHA RAKYAT (KUR), HARAPAN DAN TANTANGAN”
Djoko Retnadi
“Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian
Indonesia”
Jurnal Bank Indonesia
“LAPORAN
TAHUNAN BRI”
Jurnal BRI
“ TERKAIT DAMPAK SISTEMIK BANK CENTURY”
Jurnal bank Indonesia
“ DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL TERHADAP SEKTOR EKONOMI
DAN PERBANKAN”
Ruddy N Sasadara