Dilema Kebijakan BBM & BBG, sudah siapkah?

oleh:Nardi Lubis

                Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan penetapan anggaran untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) sudah ditetapkan, dimana dalam APBN 2012 tersebut pemerintah akan mengurangi subsidi terhadap BBM   sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2012 (UU No 22/2011) dan kebijakan tersebut akan mulai dilakukan pada awal April nanti.

Sejak awal tahun ini pemerintah telah gencar mengemukakan rencana pembatasan pemakaian BBM untuk mobil pelat hitam yang akan dimulai untuk daerah Jawa dan Bali pada tanggal 1 April nanti, dan penggunaan premium hanya untuk kendaraan roda dua, angkutan umum, serta mobil operasional untuk usaha kecil, mikro dan menengah.Namun tidak menutup kemungkinan untuk merubah kebijakan tersebut dengan melihat kondisi yang akan terjadi dan juga pertimbangan persiapan yang akan direncanakan.

Pembatasan subsidi yang dicanangkan pemerintah kemudian akan diganti oleh BBG (Bahan Bakar Gas).Opsi tersebut dinilai oleh pemerintah sebagai opsi yang paling strategis dan harganya yang lebih terjangkau dan juga  ramah lingkungan.Namun apakah kebijakan tersebut searah dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat?.Menurut survey dan jejak pendapat yang dilakukan oleh salah satu surat kabar nasional terhadap opsi yang kan dipilih oleh masyarakat terkait kebijakan yang kan dilakukan oleh pemerintah.Ada bebrapa golongan masyarakat yang memberikan pendapat yakni pengguna alat transportasi bus/angkot, kereta api, mobil, sepeda motor, sepeda/pejalan kaki dan lainya.Hasilnya adalah 43% responden pengendara angkot/bus lebih memilih tetap menggunakan premium tetapi jumlah dibatasi, 17% memilih beralih ke pertamax, 13,2% memilih beralih ke jenis BBG, 14,2% memilih harga premium dinaikkan dan sisanya menjawab tidak tahu.Untuk kereta api, 28,6% responden meilih membatasi pemakaian premium, 14,3% beralih ke pertamax, 14,3% memilih beralih ke jenis BBG, 42,9% memilih harga premium dinaikkan.Untuk pengguna transportasi mobil 18,1% memilih pembatasan pemakaian premium, 14,6% beralih ke pertamax, 8,8% beralih ke jenis BBG, 51,3% memilih harga premium dinaikkan, dan 7,2% menjawab tidak tahu.pengguna transportasi sepeda motor 33,6% memilih pembatasan pemakaian premium, 16,8% memilih beralih ke pertamax, 30,9% memilih harga premium dinaikkan dan 10,4% menjawab tidak tahu.Dan utnuk pejalan kaki/sepeda dan pengguna alat transportasi lainya 22,2% memilih pemakaian premium dibatasi, 22,2% memilih beralih ke pertamax, 11.1% memilih beralih ke penggunaan BBG, 22,2% memilih harga premium dinaikkan.dan sisanya menjawab tidak tahu.

Dari survey tersebut dapat dilihat bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk beralih ke BBG sangat tidak sejalan dan tidak relevan dengan apa yang diketahui oleh masyarakat.Dari opsi kebijakan yang ditawarkan jawaban paling sedikit adalah masyarakat yang memilih konversi premium kie BBG.Untuk kebijakan konversi dari BBM ke BBG  tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, khususnya pemerintah sebagai pemegang kendali, sebagai pembuat kebijakan harus benar-benar mempersiapkan masyarakat untuk benar-benar siap menggunakan BBG dalam hal ini penyediaan converter BBG yang aman dan nyaman dan tidak terlalu memberatkan masayarakat dari segi biaya , karena banyak masyarakat memberikan alasan bahwa yang menjadi kendala adalah harga konverter yang belum terjangkau oleh masyarakat yaitu sekitar 7 s/d 14jt.Selain itu Masih saja ada sesuatu yang mengganjal masyarakat untuk berpindah ke BBG yaitu masih langkanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) yang tentunya menjadi kendala untuk mendapatkan BBG nantinya, bahkan sosialisasi dari pemerintah juga dinilai masih sangat kurang.Jadi kita tunggu saja bagaimana pemerintah mensiasati kebijakan yang sudah direncanakan, apakah akan tetap memilih opsi yang sudah direncanakan dalam APBN 2012 dengan persiapan yang masih minim.